Potret Di LEMA Warga Perbatasan [ Indonesia - Malaysia ]
Tidak berlebihan juga dengan bahasan zone klik kali ini, sehabis melihat Tayangan Trans7 cukup Miris juga ya, perbedaan kehidupan yang sangat kontras antara warga perbatasan indonesia dengan malaysia.
Dari sisi Ekonomi, Stasiun TV, Radio, Pasokan kebutuhan sembako, Bahkan sampai sinyal handphone pun sangat kontras sekali, sungguh Miris nonton nya.
Dengan ada nya Otonomi daerah sudah seharusnya pemerintah Daerah bisa lebih mensejahterakan masyarakat nya, sehingga tidak ketara sekali ketimpangan sosial bagi warga perbatasan. Di akui atau tidak, Secara fakta sangat jelas sekali bahwa warga daerah perbatasan sangat bergantung sekali dengan Pasokan dari negeri Jiran ini.
Haruskah warga perbatasan [ Indonesia ] Bangga menjadi WNI dengan ketimpangan yang sangat kontras sekali, Perhatian dari Pemerintah setempat yang sangat jauh sekali. semoga Nasionalisme mereka tidak pudar di makan ZAMAN yang semakin huuuufttttt.......
Mengutip Kisah Nyata dari Media Massa [ REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ] Nasib warga Indonesia di perbatasan, termasuk Dusun Tanjung Duta dan Camar Bulan, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia benar-benar susah. Sebagai putra asli Kalimantan Barat, hakim konstitusi Akil Mochtar pernah membuktikannya.
Selain karena tidak ada perhatian pemerintah pusat tentang pembangunan infrastruktur daerah tertinggal, kata Akil, warga juga dipersulit aparat perbatasan ketika ingin menjual hasil buminya. Ia ingat ketika pernah bersama warga setempat ingin menjual sarang walet ke kota terdekat di Malaysia.
Ketika melintasi pos perbatasan, kendaraan yang ditumpanginya dicegat aparat dan tidak boleh melintas. Pihaknya boleh melintas dengan syarat harus membayar uang beberapa juta rupiah. "Setelah saya tunjukan bahwa saya anggota DPR, mereka takut dan menyilahkan saya menuruskan perjalanan," kata Akil kepada Republika, Rabu (12/10) pagi.
Akil mengaku banyak mendapat keluhan terkait perangi buruk aparat yang suka memalaki warga setempat. Tidak sedikit yang harus merelakan kehilangan duit banyak demi dapat menjual sarang burung walet.
Karena tidak sedikit warga yang enggan bayar, akhirnya truk pengangkut ditahan beberapa jam. Dampaknya sarang walet menyusut dan ketika dijual harganya rendah.
Akil menjelaskan, alasan warga perbatasan tidak menjual ke kota terdekat di Kalimantan Barat karena memerlukan perjanana setidaknya belasan jam dan menempuh medan berat menaiki gunung dan menuruni lembah. Karena resiko lebih besar, lebih baik mereka menjual ke tengkulak di Malaysia. "Inilah nasib warga perbatasan, serba susah," kata Akil menjelaskan.
Adalah Entikong, Pulo Aceh, Nunukan, Pulau sebatik, Bengkalis, Tebing Tinggi, Supiori Utara, dan Raja Ampat adalah salah satu dari sekian banyak kecamatan dan kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Menjadi “pagar ayu” dalam resepsi “pernikahan” bernama Indonesia. Akan tetapi, jika kita tilik lebih jauh, kelayakan hidup dengan standarisasi kehidupan seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi belum menjamah masyarakat disana.
Sungguh Ironis, Dilematis, Kontras sekali Pemerataan Ekonomi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan.
Masyarakat pun terlilit dengan segala keterbatasan yang membelenggu mereka, sebagai bagian dari daerah tapal batas. Alih-alih percepatan pembangunan yang didengungkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pun nampaknya masih jauh dari asa mereka. Bahkan para pejabat daerah dibawah naungan lembaga legislatif dan eksekutif yang notabenenya sebagai representasi masyarakat pun jauh meninggalkan aspirasi mereka.
Pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama pembangunan masih terasa asing di daerah-daerah perbatasan. Permasalahan utama muncul dari sumber daya manusia dan akses jalan yang masih sangat terbatas. Di daerah perbatasan, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan masih dapat dihitung jumlahnya. Sementara jumlah anak didik dan masalah kesehatan semakin tidak dapat ditolerir. Ditambah lagi dengan masalah internasional yang mengangkat isu wilayah batas negara. Lihat saja betapa Malaysia semakin intens “merengkuh” beberapa wilayah Indonesia seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah melayang ke Negeri Jiran.
Polemik daerah perbatasan tentu tidak berhenti disitu saja. Rasa nasionalisme dan pengukuhan jati diri pun makin pudar di daerah perbatasan. Untuk beberapa wilayah perbatasan di Kalimantan dan Papua, ada yang tak mengenal bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya pun kadang asing ditelinga mereka. Rupiah bahkan tak laku. Ironis memang. Tuan rumah yang tidak tahu rumahnya.
Kita pun tidak bisa menyalahkan masyarakat perbatasan yang lebih mengenal bangsa lain ketimbang bangsanya sendiri. Bahkan perasaan di lema mereka yang ingin ber-pindah kewarganegaraan karena memang Tidak ada pendekatan secara personal pada mereka. Banyak permasalahan itu muncul karena kurangnya Rasa Nasionalisme dari Pemerintah bahkan Generasi muda. Semua terkesan abai dan tidak peduli.
Materi Refrensi :
Dari sisi Ekonomi, Stasiun TV, Radio, Pasokan kebutuhan sembako, Bahkan sampai sinyal handphone pun sangat kontras sekali, sungguh Miris nonton nya.
Dengan ada nya Otonomi daerah sudah seharusnya pemerintah Daerah bisa lebih mensejahterakan masyarakat nya, sehingga tidak ketara sekali ketimpangan sosial bagi warga perbatasan. Di akui atau tidak, Secara fakta sangat jelas sekali bahwa warga daerah perbatasan sangat bergantung sekali dengan Pasokan dari negeri Jiran ini.
Haruskah warga perbatasan [ Indonesia ] Bangga menjadi WNI dengan ketimpangan yang sangat kontras sekali, Perhatian dari Pemerintah setempat yang sangat jauh sekali. semoga Nasionalisme mereka tidak pudar di makan ZAMAN yang semakin huuuufttttt.......
Mengutip Kisah Nyata dari Media Massa [ REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ] Nasib warga Indonesia di perbatasan, termasuk Dusun Tanjung Duta dan Camar Bulan, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia benar-benar susah. Sebagai putra asli Kalimantan Barat, hakim konstitusi Akil Mochtar pernah membuktikannya.
Selain karena tidak ada perhatian pemerintah pusat tentang pembangunan infrastruktur daerah tertinggal, kata Akil, warga juga dipersulit aparat perbatasan ketika ingin menjual hasil buminya. Ia ingat ketika pernah bersama warga setempat ingin menjual sarang walet ke kota terdekat di Malaysia.
Ketika melintasi pos perbatasan, kendaraan yang ditumpanginya dicegat aparat dan tidak boleh melintas. Pihaknya boleh melintas dengan syarat harus membayar uang beberapa juta rupiah. "Setelah saya tunjukan bahwa saya anggota DPR, mereka takut dan menyilahkan saya menuruskan perjalanan," kata Akil kepada Republika, Rabu (12/10) pagi.
Akil mengaku banyak mendapat keluhan terkait perangi buruk aparat yang suka memalaki warga setempat. Tidak sedikit yang harus merelakan kehilangan duit banyak demi dapat menjual sarang burung walet.
Karena tidak sedikit warga yang enggan bayar, akhirnya truk pengangkut ditahan beberapa jam. Dampaknya sarang walet menyusut dan ketika dijual harganya rendah.
Akil menjelaskan, alasan warga perbatasan tidak menjual ke kota terdekat di Kalimantan Barat karena memerlukan perjanana setidaknya belasan jam dan menempuh medan berat menaiki gunung dan menuruni lembah. Karena resiko lebih besar, lebih baik mereka menjual ke tengkulak di Malaysia. "Inilah nasib warga perbatasan, serba susah," kata Akil menjelaskan.
Adalah Entikong, Pulo Aceh, Nunukan, Pulau sebatik, Bengkalis, Tebing Tinggi, Supiori Utara, dan Raja Ampat adalah salah satu dari sekian banyak kecamatan dan kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Menjadi “pagar ayu” dalam resepsi “pernikahan” bernama Indonesia. Akan tetapi, jika kita tilik lebih jauh, kelayakan hidup dengan standarisasi kehidupan seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi belum menjamah masyarakat disana.
Sungguh Ironis, Dilematis, Kontras sekali Pemerataan Ekonomi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan.
Masyarakat pun terlilit dengan segala keterbatasan yang membelenggu mereka, sebagai bagian dari daerah tapal batas. Alih-alih percepatan pembangunan yang didengungkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pun nampaknya masih jauh dari asa mereka. Bahkan para pejabat daerah dibawah naungan lembaga legislatif dan eksekutif yang notabenenya sebagai representasi masyarakat pun jauh meninggalkan aspirasi mereka.
Pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama pembangunan masih terasa asing di daerah-daerah perbatasan. Permasalahan utama muncul dari sumber daya manusia dan akses jalan yang masih sangat terbatas. Di daerah perbatasan, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan masih dapat dihitung jumlahnya. Sementara jumlah anak didik dan masalah kesehatan semakin tidak dapat ditolerir. Ditambah lagi dengan masalah internasional yang mengangkat isu wilayah batas negara. Lihat saja betapa Malaysia semakin intens “merengkuh” beberapa wilayah Indonesia seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah melayang ke Negeri Jiran.
Polemik daerah perbatasan tentu tidak berhenti disitu saja. Rasa nasionalisme dan pengukuhan jati diri pun makin pudar di daerah perbatasan. Untuk beberapa wilayah perbatasan di Kalimantan dan Papua, ada yang tak mengenal bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya pun kadang asing ditelinga mereka. Rupiah bahkan tak laku. Ironis memang. Tuan rumah yang tidak tahu rumahnya.
Kita pun tidak bisa menyalahkan masyarakat perbatasan yang lebih mengenal bangsa lain ketimbang bangsanya sendiri. Bahkan perasaan di lema mereka yang ingin ber-pindah kewarganegaraan karena memang Tidak ada pendekatan secara personal pada mereka. Banyak permasalahan itu muncul karena kurangnya Rasa Nasionalisme dari Pemerintah bahkan Generasi muda. Semua terkesan abai dan tidak peduli.
Kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia menimbulkan kegamangan yang akut. Warga di beberapa kawasan perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat berhasrat menjadi warga Malaysia.
"Kalau disuruh memilih, saya lebih baik menjadi warga negara Malaysia," kata Silvester Rommy, 37, warga Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).
Rommy berasal dari Desa Kusaujung Giling Manik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kapuas Hulu. Desa ini berbatasan dengan wilayah Lubuk Antu, Serawak, Malaysia. Keinginan serupa juga sering diutarakan warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Jika boleh memilih, mereka ingin berpindah ke warganegaraan atau bergabung dengan Malaysia.
"Kita lebih bagus pindah atau bergabung saja dengan Malaysia. Ucapan itu sering saya dengar dari penduduk di sini," ungkap Pandi, 33, warga Ketungau Tengah.
Keinginan untuk berpindah kewarganegaraan atau bergabung dengan Malaysia memang tidak berlebihan,dan merupakan ungkapan rasa frustasi warga. Mereka cemburu karena tempat tinggal mereka jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan di Malaysia. Warga Indonesia hanya bisa termenung sambil mengumpat dalam hati saat menyaksikan jalan lebar dan berasal mulus di perkampungan Malaysia. Kondisi ini berbeda jauh dengan kualitas jalan ke kampung mereka.
Jalan sepanjang 90 kilometer menuju perbatasan Indonesia-Malaysia di Sintang, rusak parah dan berubah menjadi kubangan di saat musim penghujan.
Selain itu, aliran listrik di Ketungau Tengah baru menyala saat menjelang malam. Sedangkan listrik di wilayah tetangga mereka di Malaysia menyala sepanjang hari.
Menurut Pandi, perhatian pemerintah Malaysia terhadap pembangunan di bidang kesehatan juga cukup besar. Mereka menggratiskan biaya pengobatan dan pelayanan di rumah sakit untuk warga Malaysia.
"Paling hanya membayar formulir sekitar 1 Ringgit (sekitar Rp2.800), setelah itu semuanya gratis," jelas mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tersebut.
Kondisi infrastruktur dasar yang buruk menyebabkan warga di perbatasan Indonesia sangat bergantung pada Malaysia. Sebagian besar kebutuhan pokok mereka dipasok dari Serawak.
"Warga desa saya juga banyak yang bekerja di Malaysia karena gajinya besar. Upah tukang bangunan di sana bisa mencapai 50 ringgit (Rp140 ribu) sehari, kalau di sini paling tinggi Rp70 ribu sehari," ungkap Rommy.
Inilah perkampungan di Malaysia, bersih dan rapi !
Hadduuhh Readers ZONE KLIK, ternyata Ngeri+ miris Dilematis ya mereka,
"Kalau disuruh memilih, saya lebih baik menjadi warga negara Malaysia," kata Silvester Rommy, 37, warga Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).
Rommy berasal dari Desa Kusaujung Giling Manik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kapuas Hulu. Desa ini berbatasan dengan wilayah Lubuk Antu, Serawak, Malaysia. Keinginan serupa juga sering diutarakan warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Jika boleh memilih, mereka ingin berpindah ke warganegaraan atau bergabung dengan Malaysia.
"Kita lebih bagus pindah atau bergabung saja dengan Malaysia. Ucapan itu sering saya dengar dari penduduk di sini," ungkap Pandi, 33, warga Ketungau Tengah.
Keinginan untuk berpindah kewarganegaraan atau bergabung dengan Malaysia memang tidak berlebihan,dan merupakan ungkapan rasa frustasi warga. Mereka cemburu karena tempat tinggal mereka jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan di Malaysia. Warga Indonesia hanya bisa termenung sambil mengumpat dalam hati saat menyaksikan jalan lebar dan berasal mulus di perkampungan Malaysia. Kondisi ini berbeda jauh dengan kualitas jalan ke kampung mereka.
Jalan sepanjang 90 kilometer menuju perbatasan Indonesia-Malaysia di Sintang, rusak parah dan berubah menjadi kubangan di saat musim penghujan.
Selain itu, aliran listrik di Ketungau Tengah baru menyala saat menjelang malam. Sedangkan listrik di wilayah tetangga mereka di Malaysia menyala sepanjang hari.
Menurut Pandi, perhatian pemerintah Malaysia terhadap pembangunan di bidang kesehatan juga cukup besar. Mereka menggratiskan biaya pengobatan dan pelayanan di rumah sakit untuk warga Malaysia.
"Paling hanya membayar formulir sekitar 1 Ringgit (sekitar Rp2.800), setelah itu semuanya gratis," jelas mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tersebut.
Kondisi infrastruktur dasar yang buruk menyebabkan warga di perbatasan Indonesia sangat bergantung pada Malaysia. Sebagian besar kebutuhan pokok mereka dipasok dari Serawak.
"Warga desa saya juga banyak yang bekerja di Malaysia karena gajinya besar. Upah tukang bangunan di sana bisa mencapai 50 ringgit (Rp140 ribu) sehari, kalau di sini paling tinggi Rp70 ribu sehari," ungkap Rommy.
Inilah perkampungan di Malaysia, bersih dan rapi !
Hadduuhh Readers ZONE KLIK, ternyata Ngeri+ miris Dilematis ya mereka,
Sungguh Pemerataan Ekonomi yg sangat timpang sekali
Pekerjaan Rumah yang Besar Bagi Pemerintah Pusat Lebih khusus nya pemerintah Daerah. Dengan adanya Otonomi daerah seharusnya Pemerintah Daerah wajib Lebih bisa peduli, wajib bagi PEmerintah Daerah untuk Kreatif & ber-INOVASi bagaimana agar Daerah perbatasan menjadi lebih Layak lagi, Alih ALih bukannya menjadi cinta dengan Tanah Air sendiri, tetapi malah memindahkan Patok & mereka lebih senang-Ikhlas menjadi Warga Malaysia, karena Perhatian Negara Tetangga lebih besar dari pada negara sendiri...IRONIS
- Wajarkah mereka pindah kewarganegaraan ?
- Haruskah mereka menjual Tanah Pulaunya untuk Negeri jiran agar bisa di kelola menjadi lebih baik ?
- Atau Haruskah mereka tetap mempertahankan Rasa Nasionalisme mereka tetapi dengan kondisi tsb ?
Materi Refrensi :
Artikel Terkait :
- Panduan Cara Install Aplikasi Alexa Toolbar
- zona Download Gratis Ratusan Mp3, Aplikasi, games, E-book, Music, Video, Film Dll
- Semua tentang Komputer - Internet
- Semua tentang Tips Trik Blogger
- Semua Tentang Download [ Games, Music, Aplikasi Software ]
- Semua Tentang Panduan, Tutorial & Info Bisnis Online
- Panduan Membuat & Mendaftar Rekening Payment Prosessor
- Zona Informasi Berbagai Biografi Para Tokoh Dunia
- Zona berbagai Informasi Berita Ekonomi Bisnis
- Zona berbagai kumpulan kata kata Motivasi - Inspirasi
- Zona tentang seputar Info Peluang Usaha
- Zona Informasi berbagi tips Kesehatan
- Zona berbagi tentang berbagai Tips & Trik
- Kumpulan On Review Bisnis Online Status Payment
- Z0na tentang news informasi Berita terhangat up-todate
- Zona informasi Mengenai Alexa Fungsi serta manfaat nya
- Zona berbagi tentang FUN, Lifestyle And Games
